KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG MORATORIUM HAK-HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Authors

  • Nina Zainab Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Keywords:

Kebijakan Hukum Pidana, Moratorium Hak Narapidana, Implementasi PP No 99 Tahun 2012

Abstract

Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan  kejahatan yang berdampak  merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai “extra ordinary crime”. Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut maka diberlakukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang  moratorium syarat mendapatkan Remisi, Asimilasi dan pembebasan bersyarat, yaitu  PP No 99 Tahun 2012. Namun pemberlakuan PP No 99 Tahun 2012 tersebut menimbulkan polemik karena dianggap diskriminatif, melanggar HAM dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan  serta Hierarki perundang-undangan, selain itu pertentangan yang terjadi timbul pada salah satu syarat moratorium hak mendapatkan Remisi dan pembebasan bersyarat adalah harus  bersedia bekerjasama dengan penegak hukum membongkar kejahatan yang dilakukanya ( Justice Collaborator) serta pertentangan bahwa pada saat seseorang telah berstatus sebagai narapidana harusnya telah memasuki tahap pembinaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membicarakan lagi tentang kejahatan yang dilakukan

Author Biography

Nina Zainab , Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pengajar Hukum Pidana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya/Peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)

Downloads

Published

01-10-2018

How to Cite

Nina Zainab. (2018). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG MORATORIUM HAK-HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA . Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum, 1(1), XCIX - CXVI. Retrieved from http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta/article/view/10