Scripta : Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum

POLITIK HUKUM DIGITAL PEMERINTAHAN JOKOWI

Rahmat Ferdian Andi Rosidi — 2022-07-31

Keberadaan teknologi informasi di Indonesia kian masif. Digitalisasi di berbagai sektor telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menuntut kebutuhan terhadap materi hukum yang memiliki visi digital. Salah satu karakteristik digital tak lain melahirkan praktik disruptif di tengah masyarakat. Kondisi inilah yang harus direspons oleh pembuat peraturan perundang-undangan (law maker) untuk membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang juga memiliki visi disruptif. Peraturan perundang-undangan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat di satu sisi. Serta memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat di sisi yang lain. Langkah ini untuk memastikan keajegan sistem hukum dan meletakkan hukum dalam jalur yang tepat yakni sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial di tengah masyarakat. Digitalisasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat harus diiringi dengan ketersediaan regulasi yang memiliki visi yang sama dengan karakteristik digital yang melahirkan praktik disrupsi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Metode analisis data dengan normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembentuk peraturan perundang-undangan menyiapkan perangkat hukum disruptif dalam merespons digitalisasi di pelbagai sektor publik.

KEBEBASAN BEREKSPRESI MEMBUAT KONTEN SOSIAL MEDIA: PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA

Nina Zainab — 2022-07-31

Perilaku membuat konten video pada sosial media semakin memprihatinkan dan melanggar ketertiban umum. Kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara harus diletakkan secara seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik belum cukup mengakomodir perlindungan hukum warga negara dalam hal mewujudkan kebebasan berekspresi dan berpendapat membuat konten video sosial media. Perpaduan kebebasan berpendapat dan berekspresi menggunakan fisik maupun teknologi informasi harus cepat diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan guna melindungi hak warga negara lainnya. Dalam konteks ini perlu juga dilakukan penyuluhan hukum yang ditujukan pada kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa harus melanggar hak warga negara lainnya. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan.

UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA DALAM PEMBERHENTIAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF KEADILAN

Ndaru Satrio — 2022-07-31

The element of committing a disgraceful act in the dismissal of the leadership of the Corruption Eradication Commission presents its own problems in its application. The theory taken by the author to examine the focal point or focus of this discussion is the theory of justice. The research conducted by this team is descriptive, of course, by discussing the elements of committing a disgraceful act. The approach used is normative juridical, by using a law approach and through a legal hermeneutic approach. The problems include: first, there are no clear benchmarks or indicators related to what kind of actions are included in the element of committing a disgraceful act. Second, there is no guarantee that the position of the head of the Corruption Eradication Commission is free from unclear dismissals. Third, the dismissal of the leadership of the Corruption Eradication Commission can lead to a subjective assessment. The first solution, provides indicators that can provide clarity on the element of committing a disgraceful act. Second, eliminating the element of committing a disgraceful act. The third, combining the elements contained in point c and point d.

MEMBERANTAS KORUPSI DARI KAMPUS

Muhammad Fauzan Azim — 2022-07-31

Pendekatan pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan dua model (pencegahan dan penindakan) ternyata menunjukkan bahwa proporsi penegakan hukum lebih nyata dari pencegahan yang dilihat dari kasus-kasus korupsi yang terungkap. Kampus sebagai tempat pembinaan generasi antikorupsi belum sepenuhnya terbebas dari perilaku koruptif, meskipun akademisi juga menyadari kampus memiliki kewajiban moral bagi masyarakat sebagai penyeimbang gerakan antikorupsi. Prinsip-prinsip dasar (good governance) sudah seharusnya menjadi pembersih kerikil kecil hambatan laten bagi kampus untuk memangkas korupsi bukan semata-mata karena kurangnya pendidikan atau moral, melainkan sistem pemerintahan telah memberi ruang perilaku koruptif, termasuk di kampus, sehingga memaksa masyarakat untuk bertindak koruptif. Ketika korupsi terjadi lebih disebabkan oleh faktor moral seseorang, sistem penindakan hukum yang digunakan harus menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan pelakunya. Dalam hal ini, pencegahan korupsi harus mendapat porsi yang lebih tinggi dari sekedar penegakan melalui optimalisasi peran kampus. Perbaikan antikorupsi yang dimulai dari kampus adalah suatu keniscayaan tanpa diimbangi dengan langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki sistem kampus yang masih lemah dan tergerus perilaku negatif serta belum mampu memberikan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat.

PENGARUH FILSAFAT ISLAM DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DI INDONESIA

Evy Flamboyan Minanda — 2022-07-31

Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak boleh ditawar-tawar, karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Selanjutnya agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, maka perlu adanya “aturan-aturan”. Filsafat Islam memberikan pengaruh terhadap kebijakan penanganan fakir miskin hal tersebut tercermin dari dasar falsahah Indonesia yaitu Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 34 UUD. Kebijakan penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah sangat memperhatikan prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan sosial kepada fakir miskin, namun belum memaksimalkan koordinasi terkait dengan sumber pendanaan yang bersumber dari filantropi Islam yaitu zakat, infak, dan shodaqoh.

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA

Reza Adriantika Suntara — 2022-07-31

Pendidikan hukum merupakan salah satu sarana yang penting dalam kehidupan di masyarakat. Memiliki tujuan untuk mencerdaskan dan membina kesadaran hukum warga negara, pendidikan hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk lahirnya kesadaran hukum yang kemudian berimplikasi pula pada penegakan keadilan. Pendidikan hukum umumnya dilaksanakan secara formal di perguruan tinggi guna melahirkan sarjana dan profesional hukum, kendati demikian pendidikan hukum memiliki urgensi yang tinggi untuk diajarkan pada kalangan masyarakat luas. Pelaksanaan pendidikan hukum tersebut dilaksanakan di lingkungan sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus, metode tersebut ditujukan guna menemukan penjelasan mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum bagi warga negara dengan didasarkan pada realitas faktual serta pada regulasi yang ada dalam mendukung peranan tersebut.