KEDUDUKAN PENCABUTAN HAK POLITIK DIPILIH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

Authors

  • Indra L. Nainggolan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Keywords:

Hak politik dipilih, Negara Hukum Pancasila, Kepentingan Umum

Abstract

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari negara hukum. Lahirnya negara hukum menuntut setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam mensejahterahkan rakyat harus mengakui perlindungan hak asasi manusia. Pasal 18 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat 1 KUHP memberikan kewenangan terhadap pencabutan hak politik dipilih pada jabatan publik. Norma pencabutan hak politik dipilih pejabat publik membuat pembatasan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan pembatasan hak asasi manusia menimbulkan perdebatan yang tentunya harus dikaji berdasarkan konsep negara hukum pancasila. Dalam negara hukum pancasila, maka setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Negara hukum pancasila memiliki karakteristik pada ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan. Semua karakteristik tersebut berpedoman pada keadilan sosial atau kepentingan umum. Dalam konteks pencabutan hak politik dipilih pejabat publik, manakala dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik terdapat penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan dilakukan proses penegakan hukum, maka penyelesaiannya juga harus mengikutsertakan pencabutan hak politik dipilih yang harus diletakkan dalam dimensi keadilan sosial atau kepentingan umum.

Author Biography

Indra L. Nainggolan , Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pengajar Hukum Administrasi Negara (HAN) di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya/Peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)

Downloads

Published

01-10-2018

How to Cite

Indra L. Nainggolan. (2018). KEDUDUKAN PENCABUTAN HAK POLITIK DIPILIH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA. Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum, 1(1), LXV - LXXXI. Retrieved from http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta/article/view/8